Bagian Hukum dan Organisasi

Pasal 11


(1)

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pembinaan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan.

 

Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai fungsi:

a.    penyusunan rencana dan program kerja di bidang hukum,organisasi dan perpustakaan;

b.   perumusan kebijakan di bidang pembinaan hukum,organisasi dan perpustakaan;

c.    pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidanghukum,organisasi dan perpustakaan; dan

d.   pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hukum, organisasi dan perpustakaan.

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai rincian tugas:

a.    memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bagian Hukum, Organisasi dan Perpustakaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b.   merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang hukum, organisasi dan perpustakaan;

c.    mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan di bidang hukum, organisasi dan perpustakaan;

d.   melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan di bidang hukum, organisasi dan perpustakaan;

e.    menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat, penetapan kinerja dan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

f.     menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum, organisasi dan perpustakaan, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

g.    melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum dan lomba keluarga sadar hukum (kadarkum);

h.   memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan bagian hukum dan organisasi dan perundang-undangan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

i.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

j.     menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkupbagian hukum dan organisasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

k.   melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum

 

(1)

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya serta melaksanakan penyelenggaraan dokumentasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

a.    penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyusunan dan pengundangan produk hukum daerah serta dokumentasi hukum;

b.   pengkoordinasian teknis penyusunan produk hukum daerah dengan instansi terkait dalam rangka pengakajian rancangan produk hukum;

c.    penyiapan draft kebijakan di bidang produk hukum daerah dan dokumentasi hukum; dan

d.   pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perundang-undangan dan dokumentasi hukum.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2),  Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum mempunyai rincian tugas:

a.     memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis di Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b.     menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

c.      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;

d.     mengumpulkan bahan telaahan, melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidangpenyusunanproduk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya;

e.      melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;

f.       menelaah, meneliti dan mengkaji produk-produk hukum serta mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

g.     melaksanakan publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum;

h.     mengelola administrasi dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah;

i.       melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum;

j.       melaksanakan sosialisasi terhadap produk hukum daerah yang telah diterbitkan kepada masyarakat;

k.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

l.       menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkupsub bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

m.   melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

(1)

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Sub bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan hak asasi manusia, serta menyiapkan pelayanan bantuan hukum.

 

Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Sub bagian bantuan hukum dan HAM mempunyai fungsi:

a.    penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia;

b.   penyiapan draf kebijakan di bidang pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia;

c.    pelaksanaan konsultatif dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan program penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum;

d.   pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum daerah kepada masyarakat; dan

e.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai rincian tugas:

a.    memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis di Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b.   menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang bantuan hukum dan HAM;

c.    menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM;

d.   mengkoordinasikan terhadap instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia;

e.    mengkoordinasikan dan melaksanakan pembelaan hukum terhadap Pemerintah Daerah;

f.     melaksanakan pelayanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pemerintah daerah;

g.    menyiapkan bahan fasilitasi bantuan dan konsultasi hukum serta penyelesaian sengketa hukum;

h.   menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan norma, etika kepatutan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.     mengkaji dan menelaah tentang masalah hukum terhadap pimpinan;

j.     mengkaji dan menelaah perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;

k.   melaksanakan penyuluhan hukum dan lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum);

l.     melaksanakan pendampingan terhadap aparatur pemerintah yang menghadapi permasalahan hukum;

m.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

n.     menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkupSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

o.     melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sub Bagian Organisasi

(1)

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Sub Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan penyusunandan petunjuk teknis pembinaan serta penataan bidang organisasi meliputi kelembagaan, tata laksana dan analisa jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Organisasi  mempunyai fungsi:

a.    penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Organisasi;

b.   penyiapan draft kebijakan di bidang Organisasi;

c.    pengkoordinasiaan kegiatan dibidang Organisasi; dan

d.   pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Organisasi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2),  Kepala Sub Bagian Organisasi mempunyai rincian tugas:

a.     memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis di Sub Bagian Organisasiyang menjadi tugas dan kewenangannya;

b.     menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang organisasi;

c.     menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang organisasi;

d.     menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang organisasi;

e.     menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembentukan, pembubaran dan penggabungannya sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik daerah;

f.      menghimpun dan menyusun Tugas, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g.     menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi tata laksana pemerintahan dan tata laksana umum yang meliputi stand