Pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021 acara penandatanganan Penjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon II

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Melalui Bagian Hukum Menerima Kunjungan Kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Tengah Budi Suryantono S.Sos beserta jajaran dalam rangka konsultasi dan study banding tentang Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bertempat di Ruang Rapat Pesagi Kantor Bupati, Kamis, 03 Desember 2020

Penandatangan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2020 antara Eselon IV dengan Eselon III Hari Rabu, 4 November 2020 di ruang Rapat Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang menerima penganugrahan penghargaan (reward) kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM kegiatan ini dilaksanakan pada 11/12/2018 di Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka memperingati hari HAM sedunia ke-70 yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla.

Tujuan dari penganugerahan Kabupaten/kota peduli HAM yaitu untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten atau kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM serta untuk meningkatkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah kabupaten atau kota.

Dari penilaian Kabupaten atau kota peduli HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kabupaten Lampung Barat memenuhi delapan indikator wajib sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 Tahun 2017 tentang kriteria Kabupaten atau Kota Peduli HAM.

Adapun kriteria yang ditetapkan ada tiga, yaitu Kabupaten peduli HAM, Kabupaten cukup peduli HAM, dan kurang peduli HAM. Sehingga dengan demikian Kabupaten Lampung Barat salah satu penerima pada kriteria paling tinggi.

Penganugrahan Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yang diterima Kabupaten Lampung Barat tertuang dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-01.HA.02.02 Tahun 2018 tentang penetapan Kabupaten atau Kotapeduli HAM pada tahun 2017.