Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAP Online -- Sistem Aplikasi Pelaporan Online

Jl. Raden Intan II, Way Mengaku Liwa Lampung Barat Telp: (0728) 21215, Fax :(0728) 21215

SiAP - Informasi | 19 Juli 2018

1. Lebih Sederhana
Perpres PBJ Baru direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres PBJ Baru juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

2. Agen Pengadaan

Dalam Perpres Baru akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.
Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.

3. Swakelola Tipe Baru

Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ Baru dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll.

4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres PBJ Baru. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

5. Perubahan Istilah
Perpres PBJ Baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

6. Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri

Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU.
Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.

7. ULP menjadi UKPBJ
Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

8. Batas Pengadaan Langsung

Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.

9. Jaminan Penawaran
Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp.10 Milyar.

10. Jenis Kontrak
Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.

PENUNDAAN RAKOR POP TW III TA. 2018 | 15 Oktober 2018

Diinformasikan kepada seluruh OPD bahwa Rakor POP Triwulan III yang semula akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2018 ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Galeri Kegiatan

SiAP - Old Version

Sistem Aplikasi Pelaporan Online

SiAP-online 2017

SiAP-online 2016

SiAP - Visitor

Jumlah pengunjung : 3.271
Jumlah klik/hit : 14.373
Jumlah tamu/bot : 6.876
Sejak : 22 November 2017
IP Anda : 54.198.55.167
-------------------------------
Bulan ini :
Jumlah pengunjung : 456
Jumlah klik/hit : 1.370
-------------------------------
Bulan lalu :
Jumlah pengunjung : 192
Jumlah klik/hit : 561

.
.
.
.
.
.

PROGRESS REALISASI APBD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

10 OPD TERCEPAT PROSES ENTRI DATA PER BULAN

REALISASI BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
NO OPD PAGU
(BTL+BL)
REALISASI TGL SELESAI ENTRI
BELANJA TIDAK LANGSUNG % BELANJA LANGSUNG %
1 KECAMATAN PAGAR DEWA 432.712.000,00 135.000.000,00 71,62 196.228.695,00 80,35 01 Oktober 2018 08:15:26
2 DINAS KETAHANAN PANGAN 4.755.984.400,00 1.398.102.844,00 61,45 1.780.957.405,00 71,79 01 Oktober 2018 08:45:14
3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.906.888.000,00 1.770.107.984,00 76,67 2.578.298.846,00 71,66 01 Oktober 2018 09:12:59
4 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDAKAB. LAMPUNG BARAT 415.500.200,00 0,00 0,00 211.209.200,00 50,83 01 Oktober 2018 09:29:50
5 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 4.520.116.100,00 1.530.435.727,00 77,56 1.626.326.828,00 63,85 01 Oktober 2018 09:57:54
6 BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. LAMPUNG BARAT 817.718.000,00 0,00 0,00 671.388.400,00 82,11 01 Oktober 2018 10:35:32
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.976.771.800,00 5.399.556.388,00 78,44 5.184.013.950,00 64,05 01 Oktober 2018 12:49:08
8 SEKRETARIAT DPRD 25.548.035.300,00 1.998.854.287,00 77,37 17.225.891.040,00 75,01 01 Oktober 2018 14:23:37
9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 12.582.497.808,00 9.026.700.959,00 71,74 0,00 0,00 01 Oktober 2018 14:32:49
10 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDAKAB. LAMPUNG BARAT 4.184.729.500,00 0,00 0,00 2.206.386.921,00 52,72 01 Oktober 2018 14:52:00

Rencana dan Realisasi Keuangan dan Kinerja (BL+BTL) - Tahun 2018 - (dalam persen)

Rencana dan Realisasi Keuangan - Tahun 2018 (dalam rupiah)

APBD Tahun 2018

Update data : 2018-10-23 15:23:07

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Belanja Langsung Non Pegawai

Rencana dan Realisasi Keuangan dan Kinerja (BL+BTL) OPD DINAS - SEPTEMBER 2018

Rencana dan Realisasi Keuangan dan Kinerja (BL+BTL) OPD BADAN,KANTOR,BAGIAN dan Skrt DPRD - SEPTEMBER 2018

Rencana dan Realisasi Keuangan dan Kinerja (BL+BTL) OPD KECAMATAN - SEPTEMBER 2018