Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang menerima penganugrahan penghargaan (reward) kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM kegiatan ini dilaksanakan pada 11/12/2018 di Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka memperingati hari HAM sedunia ke-70 yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla.

Tujuan dari penganugerahan Kabupaten/kota peduli HAM yaitu untuk memotivasi pemerintah daerah Kabupaten atau kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM serta untuk meningkatkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah kabupaten atau kota.

Dari penilaian Kabupaten atau kota peduli HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kabupaten Lampung Barat memenuhi delapan indikator wajib sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 Tahun 2017 tentang kriteria Kabupaten atau Kota Peduli HAM.

Adapun kriteria yang ditetapkan ada tiga, yaitu Kabupaten peduli HAM, Kabupaten cukup peduli HAM, dan kurang peduli HAM. Sehingga dengan demikian Kabupaten Lampung Barat salah satu penerima pada kriteria paling tinggi.

Penganugrahan Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yang diterima Kabupaten Lampung Barat tertuang dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-01.HA.02.02 Tahun 2018 tentang penetapan Kabupaten atau Kotapeduli HAM pada tahun 2017.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lmapung Barat Ruspan Anwar, S.H. membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pembentukan produk hukum daerah yang digelar Bagian Hukum Setdakab di Ruang Rapat Pakuwon Bapeda, Selasa (23/10/2018).

Dalam sambutan Bupati Lampung Barat yang disampaikan oleh Ruspan Anwar, beliau menyampaikan untuk mencapai salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka aparatur pemerintah pekon sebagai unsur sumber daya manusia, aparatur pekon mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum,segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraantermasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengansemua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan dimplementasikan di daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pekon untuk melaksanakan Pembangunan di pekon dan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di pekon.Untuk menjamin kepastian hukum semua pelaksana kewenangan tersebut tentu perlu dipayungi dalam bentuk suatu produk hukum di tingkatkan. Pekon yang baik, benar, aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bimtek ini diselenggarakan dengan latar belakang pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah pekon dalam menyusun produk hukum pekon seperti peraturan pekon, keputusan pertain, keputusan LHP yang dilandaskan dengan kebutuhan-kebutuhan yang realistis masih kurang memadai.” Jelasnya.

Untuk menjamin kepastian Hukum semua pelaksanaan kewenangan tersebut, tentu perlu dipayungi dalam bentuk suatu Produk Hukum di tingkat Pekon yang baik, benar, aspiratif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ruspan berharap dengan diadakannya bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan aparat pekon dalam menyusunan ketentuan-ketentuan hukum yang baik refresentif dan akurat serta memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas produk hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundung-undangan.

Sementara itu, Kabag Hukum Setdakab Lamar Sarjak, S.H dalam laporannya mengungkapkan, kegiatan bimtek pembentukan produk hukum daerah ini bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis pada aparatur pekon di Kabupaten Lambar guna meningkatkan kemampuan dalam menyusunan produk hukum pekon yang baik dan benar sesuai dengan peraturan undang-undang.

“Bimtek ini akan kita selenggarakan selama tiga hari yaitu Selasa-Kamis (23-25/10).” ujar Sarjak.

Lanjut dia, narasumber kegiatan ini berasal dari unsur kator Hukum dan HAM wilayah Lampung, yaitu Kabid Hukum Ignatius Mangartua Silalahi, Perencang Pertama Deni Saputra, Perancang Pertama Muhammad Yudo Raharjo, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Hapsoro Yudo Raharjo.

Seraya menambahkan, peserta bimtek sebanyak 60 orang aparatur pemerintah yang terdiri dari peratin, ketua LHP dan juru tulis yang tersebar di 11 pekon yaitu Pekon Sebarus, Pekon Gunungsugih, Pekon Sukabumi, Pekon Hujung, Pekon Sumberrejo, Pekon Sukananti, Pekon Padangtambak, Pekon Gunungterang, Pekon Waspda, Pekon Bagusan serta Pekon Mekarjaya.